undang undang kepolisian. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. undang undang kepolisian

Kemudian, pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan, jabatan ASN tertentu dapat diisi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Soal-Soal UU Kepolisian. 3. 6, BN. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan negara merdeka: "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum yang demokratis", maka Polisinya tidak sebagai polisi pada zaman penjajahan dimana polisi merupakan alat penjajah untuk menindas rakyat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi : a. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggantian Undang – undang Kepolisian C. Pengetahuan Umum. . Undang Undang Polri. Badu, SH,. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Warga tiga desa di Lampung Tengah berunjuk rasa di Pemprov Lampung, menuntut agar aparat kepolisian ditarik dari lahan sengketa dengan PT BSA. Pasal 16. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Polri yang dihuninya paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. Tutup. Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Judul. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di. Pegawai negeri pada kepolisian. 5. UMUM : Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710). Kepolisian Daerah NTB melalui Direktorat Intelkam memberikan Pelayanan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam proses Penerbitan Surat Tanda Melapor (STM) atau Indonesia Police Report Letter. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri merupakan pelaksanaan amanat UU Polri yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganKETENTUAN UMUM. [2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023. No. INFO NASIONAL - Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), kata Wakil Ketua III Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Raden Pardede,. 76 THN 2020 : TTG TARIF PNBP POLRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang. 2002/ No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 45 KEJAHATAN NARKOTIKA&PSIKOTROPIKA-SYAIFUL BAKHRI001 Baca 3. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah tentang gaji dan hak-hak lainnya anggota Polri. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 298, TLN No. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyakdan gas bumi ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 136, Tambahan. 3. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. UMUM : Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas. UU ini berlaku pada. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. Kemudian polisi itu menilang pelanggar karena dia sendiri mengetahui tindakan pelanggaran tersebut. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Seseorang yang telah dilantik menjadi Polisi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 tahun 2002 meliputi: 1) Pasal 8 (2) tanggung jawab Kapolri kepada Presiden. Undang-undang (UU) NO. Simak berita lengkapnya di sini. Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya; w. Dokumen ini penting bagi siapa saja yang ingin. Maraden Panggabean, Divisi Pembinaan dan Hukum Mabes Polri, mengatakan perbantuan TNI kepada Polri sebenarnya sudah diatur secara umum dalam UU Kepolisian, khususnya pasal 41 UU No. ryzki. 14. Anggota Polri B. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. kedudukan pada institusi kepolisian, Kedua polisi dalam pengertian secara material yaitu memberikan suatu jawaban terhadap sebuah tugas serta wewenang dalam menghadapi suatu gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peraturan tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi anggota Polri untuk memperoleh gaji dan hak-hak lainnya, untukUndang-Undang Kepolisian. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan,. Pasal 1. Pejabat Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1997. Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan : 1. 2 Tahun 2002) Untuk memelihara. Kepolisian Umum b. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik. Demikianlah bunyi Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Undang-undang ini menjelaskan definisi, ketentuan, dan sejarah kepolisian negara Indonesia, serta status dan peraturan terkait. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. 2022 No. go. undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945: 1945: 2: uu nomor 2 tahun 2002 ttg kepolisian negara republik indonesia: 2002: 3: undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah: 2008: 4: undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: 2009: 5: undang-undang nomor 25 tahun 2009. 1. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat. Pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perkapolri 1 tahun 2009 tentang Gunkuat Kepolisian disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tindakan kepolisian yakni tindakan pasif, tindakan aktif dan tindakan agresif. Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penyelidik, dengan demikian “konteks tindakan kepolisian” yang dilakukan oleh Polisi demi mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya Dalam undang-undang, asas partisipasi dapat ditemukan dalam konsideras menimbang huruf b Undang-Undang Kepolisian No. Anggota Polri B. Profesi Kepolisian memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas dan mengandung resiko tinggi, terutama dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum, hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada. 1 tahun 2009. undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara; Mengingat : 1. Tindakan berdasarkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tahun. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; b. Demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU. polri. 2. Beli koleksi Undang Undang Kepolisian online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung. Pasal 31 Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Kepolisian" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 1. Senjata api. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pada kesempatan ini saya lanjutkan lagi untuk post latihan khusus untuk Soal tes Akademik Pengetahuan Umum materi tentang Undang- Undang. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan. 2. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk. Dan Bapak Suwitno Yutye Imran, SH,. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Kembali ke Deksripsi Regulasi. PERPOL NO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. A. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah. CONTOH SOAL UNDANG UNDANG KEPOLISIAN 1. 4. a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. 2. Rahmawan Ahmad. 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah. Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penyelidik, dengan demikian “konteks tindakan kepolisian” yang dilakukan oleh Polisi demi mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanyaUndang-Undang No. 11). Undang-undang Kepolisian RI. Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. Pertimbangan PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Kegiatan Politik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara. Gaji polisi telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik IndonesiaSelain kewajiban, ada pula larangan anggota polisi dalam etika kenegaraan. A. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “Kepolisian. 2. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya. id - Wacana revisi Undang-Undang Polri kembali bergulir setelah terungkapnya kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat yang melibatkan eks Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo. Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,. Tujuan POLRI sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang POLRI : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayananMengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan. Misalnya, dalam UU 19/2019 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah polisi. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang melekat pada setiap anggota Kepolisian. Saat itu,. Penanganan. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok kepolisian yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;. Jika merujuk pada Undang-Undang No. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Menurut hemat kami, kendaraan yang sudah ditahan di kepolisian merupakan kendaraan yang menjadi barang bukti. id – Berikut ini Diskresi Kepolisian Dan Dasar Hukumnya : Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. 9. Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian: Pengarang/Penulis: Muhammad Arif : Edisi: 2021: Abstrak/Ringkasan:. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 th 2002 ttg kepolisian. Tanggung jawab anggota Polri menurut UU No. Sejarah ini kemudian dijadikan pertimbangan dilakukan integrasi antara angkatan bersenjata dengan kepolisian. Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Bab III Pasal 12 Paragraf 1, setiap anggota Polri dilarang: Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat. U. Orang tua korban. Anggota Kepolisian Negara Republik. dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik UU Kepolisian maupun Undang-undang sektoral lainnya. Beli koleksi Undang Undang Kepolisian online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Polri No. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 Darwan Prints. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP. Kasus polisi korupsi kerap kali menuai polemik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . id. aspirasi. Dokumen ini berisi peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Menurut Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah: 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia; 9 (sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG. I. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya:. Tidak pernah terlibat dalam kasus pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang R. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta.